TINJAUAN PERAN KODER UNTUK KLAIM BPJS KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN JKN DI RSU DARMAYU PONOROGO
Abstract
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 2 koder. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Analisa data yang digunakan adalah analisa secara deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian tugas dan wewenang koder yaitu mengecek kelengkapan dokumen pasien BPJS, menentukan kode diagnosis penyakit dan tindakan berdasarkan ICD 10 dan ICD 9 CM, melakukan klarifikasi dengan dokter, entri data, coding/grouping dengan INA CBG 5.2, menyerahkan hasil grouping ke verifikator internal. Pelaksanaan kegiatan koder belum berjalan optimal karena masih ada kendala yaitu ketidaklengkapan dokumen, singkatan sulit dipahami, kurangnya perangkat komputer, tulisan dokter sulit terbaca, buku ICD 9 CM tidak jelas serta belum adanya SIMRS. Sarannya rumah sakit segera menerapkan penggunaan SIMRS, koder dan dokter serta tenaga kesehatan lain meningkatkan kerjasama terkait kelengkapan dokumen maupun penulisan diagnosa untuk kelancaran kegiatan pengkodean.
Full Text:
PDFReferences
Budi, Savitri Citra. 2011. Manajemen Unit Kerja Rekam Medis. Yogyakarta : Quantum Sinergis Medis.
Departemen Kesehatan RI. 2006. Buku Pedoman Pengelolaan Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Medik.
Fitriana, Ina. 2014. Peran Coder Terkait Pelaksanaan Sistem INA CBG’s di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Karya Tulis Ilmiah. Yogyakarta : Program D3 Rekam Medis.
Hatta, Gemala. 2012. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Kartika, Dewi. 2014. Analisis Ketepatan Waktu Penyelesaian Klaim Rawat Inap Pasien BPJS di RSUD Dr Adjidarmo Kabupaten Lebak Tahun 2014. Tesis Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Depok.
Mutia, Halida. 2016. Gambaran Klaim Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Yang Ditolak Pada Layanan Rawat Jalan di Rumah Sakit Singaparna Citrautama Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat 2016.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Based Groups dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
Shofari, Bambang. 2004. Pengelolaan Sistem Rekam Medis-1. Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informatika Kesehatan Indonesia. Semarang.
DOI: http://dx.doi.org/10.33846/ghs.v3i3.266
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 GLOBAL HEALTH SCIENCE (GHS)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.